Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Judul Buku             : Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik

Editor                   : Agus Dwijayanto

Penerbit                : Gadjah Mada University Press

Tahun Terbit         : 2008

Cetakan                 : Ketiga

Tebal Buku            : 449 (+ Cover)

          Reformasi pelayanan publik di indonesia dapat memiliki dampak yang meluas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya, sehingga perubahan pada praktik penyelenggaraan  pelayanan publik dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good governance.

                Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di indonesia :

1.      Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat  luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas.

2.      Berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dalam ranah pelayanan publik. Aspek kelembagaan yang selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik governance dapat dengan mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu makna penting dari governance yang membedakan dengan government adalah keterlibatan aktor-aktor diluar negara dalam merespon masalah-masalah publik. Governance lebih luas dari government karena dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar.

3.      Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unsur governance tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik dipusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Kelebihan buku ini adalah bukan hanya menjelaskan konsep”good governance” tetapi juga menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Bahkan, dengan jelas mendiskusikan good and bad practice  dalam penyelenggaraan pelayanan publik di indonesia. Seperti yang tertulis dalam kalimat ringkasan diatas:

Salah satu makna penting dari governance yang membedakan dengan government adalah keterlibatan aktor-aktor diluar negara dalam merespon masalah-masalah publik. Governance lebih luas dari government karena dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar.

Kekurangan buku ini adalah banyak kata-kata yang masih terlalu asing untuk pemula yang baru akan memulai study tentang good government. Misalnya kata “moral hazard” yang terdapat dalam kalimat:

Asumsi yang sering dipergunakan adalah warga cenderung melakukan “moral hazard”, sehingga prosedur dirancang untuk mencegah jangan sampai “moral hazard” terjadi.

Namun, kekurangan buku ini dengan mudah tertutupi Karena mampu menjelaskan dan mendiskusikan upaya mewujudkan good governance di indonesia dengan detail. So,tunggu apa lagi? Buruan kunjungi perpus RSC. Don’t miss it !!!

By: Suaibatul Aslamiyah (Publik/2010)